Moralitas bagi Komponen Negara

Pemberdayaan Moralitas bagi Komponen Negara

Oleh :

Rininda Dhaneswara

Mahasiswi Universitas Negeri Pogyakarta

Prodi D3 – Sekretari

Saat ini keadaan bangsa Indonesia dapat dikatakan dalam ambang pintu kegagalan dalam membina perilaku yang bermoral. Dilihat dari kacamata sosial bangsa ini sudah kritis moral karena banyak tindakan anarkis yang terjadi di berbagai daerah. Bukan tidak mungkin akan terjadi pengikisan moral dalam diri setiap warga negara jika tidak bisa mengimbangi antara penekanan emosionalitas pribadi dan menghindari pengaruh negatif. Bukan berari pemberdayaan moralitas ini hanya dikhususkan bagi warga saja akan tetapi bagi pejabat-pejabat negara mau wiayah per kabupaten di Indonesia. Sampai saat ini banyak sekali pelanggaran moral yang dilakukan oleh para petinggi negara. Bukan hanya kasus sepele saja namun kasus yang dapat dikatakan memalukan negara. Citra buruk akan bersarang pada kepribadian bangsa apabila perilaku-perilaku yang menyimpang moral ini tidak diperbaiki.

Moral merupakan hal yang sangat penting bagi pejabat publik. Tanpa moral yang baik, maka tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pejabat publik, akan jauh melenceng dari aturan hukum dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Pejabat publik akan kehilangan arah, dan mudah terpengaruh dengan hal hal yang akan mencederai perasaan masya rakat dan merugikan negara. Pejabat publik adalah wakil masyarakat dan digaji dari uang rakyat. Pejabat publik bertanggung jawab atas tugasnya pada masyarakat. Masyarakat ingin diwakili dan ingin yang terbaik untuk mereka. Jika semuanya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka masyarakat berhak menggugatnya. Moral sangat penting fungsinya dalam mewujudkan keinginan masyarakat tersebut. Jika pejabat publik sudah memiliki pondasi moral yang baik, maka dia tahu dan bertanggung jawab atas jabatannya. Jabatan yang diguna kan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok.

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyimpangan moral terus saja menghujani duniawi para pejabat-pejabat Indonesia. Dalam hal yang paling kecil pun sebuah masalah akan terus saja berkembang, bagaikan sel-sel dalam tubuh manusia dari hal kecil hingga menjadi besar dan berhubungan dengan pencitraan negara di mata dunia. Sulitnya menumbuhkan karakteristik yang baik inilah yang menjadikan komponen negara sulit dirubah. Alih-alih ingin merubah namun malah mendapatkan masalah. Indonesia perlu wajah baru perlu citra baru dalam penanganan masalah moralitas yang terus merambah ini. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menciptakan kehidupan sosial yang mempunyai jaminan moralitas tinggi.

Sering kali terlihat pejabat-pejabat negara yang dalam hal explain “pintar” berbicara namun dalam praktek keseharian dapat dikataan “NOL” kontribusinya bagi negara. Seharusnya sebagai komponen negara yang mampu memajukan negara dalam segala hal jangan hanya pandai menari di atas kata-kata namun juga ada buki nyata,  bahwa memang kemampuannya sangat bagus dalam proses memajukan bangsa. Dalam sumpah janji saat pelantikan jabatan mereka akan menepati janji mereka selama menjabat entah menjadi Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPR maupun Anggota MA, mereka harus sadar akan posisi dan tau diri bahwa setiap tindak tanduk mereka akan diawasi oleh masyarakat.

Masyarakat pun harus begitu, mampu menjadi komponen negara yang dapat menciptakan sikap atau tingkah laku yang bermoral dan tidak menjatuhkan nama bangsa. Sebagai komponen yang paling utama (rakyat) masyarakat sadar akan pemberdayaan moralitas sebagai bentuk tindakan dalam penyatuan bangsa.  

Memang moralitas tak patut diberdayakan karena jika ditelusuri harusnya para pejabat atau komponen negara tersebut harus menyadari bahwa moral maupun etitud adalah kesadaran penuh. Dari berbagai kejadian sesungguhnya yang dikhawatirkan adalah jika tindakan yang dilakukan para pejabat tersebut didiamkan saja tanpa diproses maka ditakutkan akan membentuk persepsi kolektif masyarakat yang keliru sehingga apa yang telah dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut dianggap menjadi sebuah hal yang biasa dan ini akan berimbas buruk terhadap anggapan masyarakat kepada pejabat publik lainnya. Dengan melekatnya jabatan publik pada dirinya maka ia berkewajiban memberikan contoh yang baik serta harus bisa menjadikan dirinya sebagai panutan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Sering kali pejabat publik ter sandung kasus yang akhirnya mem perburuk citranya di mata masyarakat. Mulai dari kasus biasa sampai luar biasa, yang terkadang bisa berakhir dengan sanksi pidana. Perebutan harta, tahta, dan wanita, sering menyeret pejabat publik untuk meninggalkan nilai-nilai moral. Terkadang semuanya dilakukan tidak saja melanggar hukum tapi melanggar nilai-nilai yang hidap dalam masyarakat. Hal ini menan dakan lemahnya moral pejabat publik yang tersandung kasus.

Sudah hal yang biasa di negara ini, uang, kekuasaan, kerabat dekat, akan berpengaruh terhadap jabatan sese orang. Ada uang ada jabatan, ada kerabat ada jabatan, begitulah Indonesia. Semua itu benar-benar terjadi terhadap jabatan jabatan publik di negeri ini. Banyak pejabat yang tidak pantas menjabat, tetapi dipaksakan untuk menjabat. Banyak pejabat yang tidak disenangi masyarakat, tapi seolah-olah menjadi wakil bagi masyarakat. Praktik curang dalam perebutan jabatan ini, berujung pada buruknya kinerja si pejabat publik. Orang-orang yang seperti ini tidak mengerti dengan fungsi dan tugasnya. Orang-orang seperti ini merupakan orang-orang yang tidak bermoral, karena dari awal sudah berbuat dosa. Jika dari awal sudah berbuat dosa, tidak heran dalam menjalankan jabatannya selalu berbuat dosa.

Seleksi untuk menduduki jabatn publik harus diperketat. Seleksi yang paling dasar dan paling penting dila­kukan adalah seleksi moral. Orang-orang yang akan menjadi pejabat publik harus baik moralnya. Jika selama ini hanya dilakukan tes kemampuan akademik untuk menguji kepintaran, dan tes kesehatan, maka kedepannya harus dilakukan tes kepribadian.  Jika yang menjadi pejabat publik adalah orang yang bermoral baik, maka tidak akan terjadi hal yang selama ini sering terjadi.